Jakarta– Pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) lewat jalur DPRD diharapkan dapat diterapkan pada tahun depan. Penerapannya tidak memerlukan adaptasi seperti halnya perubahan dari pemilihan DPRD menjadi pemilihan langsung.


“Kalau saya harap, secepatnya tahun depan sudah bisa diterapkan,” ujar anggota Dewan Pertimbangan Presiden Ryaas Rasyid, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (29/9).


Namun, menurutnya, perubahan ini baru bisa dilakukan seandainya revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemilu Kada selesai.

Sampai saat ini draf revisi RUU masih berada di tangan Presiden. Beliau tengah mempertimbangkan usulan Wantimpres terkait dengan perubahan model poemilu kada langsung menjadi lewat DPRD.

Dijelaskan Ryaas, ide yang ia lontarkan, yakni pemilihan oleh DPRD dilakukan baik tingkat Provinsi, Kabupaten, atau kota.

“Namun, kalau didraf sekarang pemerintah itu baru di level Gubernur buat pemilihan melalui DPRD nya,” jelasnya.

Ryaas menilai penerapan model pemilihan seperti ini tidak perlu adaptasi seperti halnya perubahan dari DPRD menjadi secara langsung, mengingat sebelumnya konsep seperti ini juga pernah diterapkan.

“Tidak perlu adaptasi lagi,bisa langsung diterapkan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, ujar Ryaas, pemilu kada langsung di daerah telah memberikan berbagai ekses negatif di lapangan. Berbagai permasalah itu antara lain, yakni maraknya politik uang, menurunnya moralitas di masyarakat, serta potensi perpecahan di kalangan birokrat. Walaupun begitu, pemilihan lewat DPRD tidak menjamin politik uang akan hilang.

Maraknya politik uang di tataran elite daerah juga berdampak pada pengelolaan keuangan. Salah satunya mengenai pengelolaan bantuan sosial. Maklum saja, untuk program bantuan sosial, penggunaan dana ratusan miliar yang dikirim dari pusat jadi wewenang pemerintah daerah.

“Tidak fokusnya penggunaan dana akibat adanya kepentingan politik di daerah. Dana yang seharusnya untuk bantuan sosial dipakai buat pemilu kada,” paparnya.

Ryaas tidak menyebutkan praktik demikian ditemukan di mana saja. Namun, yang pasti penggunaan dana tidak tepat sasaran membuat jumlah kemiskinan tetap tinggi.

“Banyak daerah yang PDB-nya tinggi, tapi kemiskinannya juga tinggi,” katanya.

Oleh karena itu, butuh pengawasan yang ketat agar perilaku negatif ini bisa dihindarkan. (Mad/OL-10/media indonesia com)