JAKARTA– Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkhawatirkan penyelenggara pemilu baik pusat maupun di daerah bakal kehilangan independensinya, menyusul diperbolehkannya kader partai menjadi penyelenggara pemilu. 

Anggota KPU Endang Sulastri mengatakan, disahkannya Revisi UU Nomor 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menghapus keharusan mundur minimal lima tahun bagi anggota parpol, adalah sebuah ancaman bagi independensi KPU.“Bolehlah kalau (KPU) di pusat tidak terlalu berpengaruh. Tapi nanti di tingkat provinsi, kabupaten/kota akan sangat kuat tarik-menarik kepentingannya,” ujar Endang melalui rilisnya kemarin.

Menurut Endang, KPU merasa sangat khawatir Pemilu 2014 bakal bernasib sama dengan Pemilu 1999 yang sangat gaduh.Ketika itu,terang dia,keanggotaan penyelenggara pemilu diisi oleh perwakilan parpol dan pemerintah.Akibatnya, saat itu hasil pemilu tak dapat disahkanKPUsehinggaditetapkan oleh presiden BJ Habibie. Lebih jauh Endang menegaskan, semua pihak tak ada yang bisa menjamin bahwa dan memastikan calon anggota KPU mendatang adalah figur independen yang lepas dari kepentingan parpol.

Karena itu, argumentasi bahwa keanggotaan KPU mendatang berbeda jauh dengan KPU 1999 menjadi tidak bisa diterima. “Siapa yang menjamin,bahwa figur yang sudah mundur dari partai lalu bebas dari ikatan parpolnya.Secara psikologis tentu ini masih memengaruhi mereka,”tegasnya. Terkait independensi penyelenggara pemilu di daerah, dia menjelaskan bahwa ada potensi konflik kepentingan lebih besar dibandingkan di tingkat pusat. Pasalnya, independensi penyelenggara pemilu di daerah sangat sulit dijaga lantaran mereka diseleksi oleh KPU pusat yang penuh dengan kepentingan.

“Kalau di level pusat, okelah karena ada tim seleksi dari pemerintah dan lebih mudah dipantau masyarakat. Yang jadi masalah besar justru seleksi KPU provinsi,kabupaten, kota hingga panitia pemungutan suara (PPS),maupun panitia pemilihan kecamatan (PPK). Mereka diseleksi secara berjenjang daru KPU pusat dan seterusnya. Tarik-menarik kepentingannya akan sangat kuat ketika disisipi kepentingan parpol,”ujarnya. Oleh karena itu, Endang menjelaskan bahwa hasil revisi UU Penyelenggara Pemilu yang baru disahkan dalam sidang paripurna DPR, semestinya mengatur lebih jelas tentang jaminan independensi penyelenggara pemilu di daerah.

Jangankan di level daerah, kata dia, penyelenggara pemilu di pusat pun masih sangat sulit dilepas dari ikatan emosional partai, meski seleksinya lebih mudah dipantau. Revisi UU Penyelenggara Pemilu sendiri memang telah menghapus klausul tentang keharusan mundur minimal lima tahun bagi anggota parpol ketika mendaftarkan diri sebagai calon anggota penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).Banyak kalangan khawatir aturan tersebut akan mencederai independensi penyelenggara pemilu.

Centre for Electoral Reform (Cetro) bahkan sudah menyiapkan surat judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan Pasal 22E ayat 5 UUD 1945, bahwa pemilu umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.“ Mandiri ini berarti bebas dari kepentingan.Tapi bagaimana ini bisa terjadi kalau unsur parpol tak dibatasi,” ujar peneliti Cetro Refly Harun.

Dia menegaskan,dengan dihapusnya jeda waktu lima tahun antara mundurnya seorang kader parpol sebelum mendaftar sebagai penyelenggara pemilu, maka sudah pasti disebut sebagai pertentangan dengan konstitusi. “Kami sudah siap mengajukannya ke MK. Jadi harapannya tentu dibatalkan pasal itu,”terangnya. Refly berkeyakinan bahwa MK akan mengabulkan judicial review, karena kader-kader parpol yang hendak mendaftar ke KPU atau Bawaslu memang seharusnya sudah benar-benar lepas dari kepentingan.Hal ini harus diperkuat dengan adanya jeda waktu sekurangnya lima tahun.

“Kami menganggap aturan yang menghapus jeda waktu itu bertentangan dengan konstitusi. Ini aturan untuk memfasilitasi orang-orang parpol masuk ke penyelenggara pemilu,”terangnya. Sebelumnya pakar hukum tata negara, Jimly Ashiddiqie, juga menilai sulit bagi anggota partai yang baru satu hari mengundurkan diri melepaskan ikatan komunikasi dengan partainya,karena itu juga sulit bersikap independen se-bagaimana yang diamanahkan undang- undang.

Dalam perdebatan pembahasan revisi UU Penyelenggara Pemilu hanya dua partai,yakni Partai Demokrat dan PAN, yang tetap menginginkan anggota partai tidak bisa menjadi anggota KPU. Namun, pendapat itu kalah dengan suara mayoritas fraksi lainnya yang kukuh jika kader partai bisa menjadi anggota komisioner. mohaammad sahlan/sindo