Majalengka,.- Puluhan warga Desa Banjaransari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam Forum Keamanan, Kenyamanan, Ketentraman, Keselamatan, dan Kesehatan Warga (FK5W), menolak rencana pembangunan gardu induk PLN yang di wilayahnya.
Penolakan tersebut terungkap setelah warga melakukan dialog yang sempat diwarnai “perang mulut” antara warga dengan pihak PLN, pengusaha dan perwakilan Pemkab Majalengka, di balai desa setempat, Kamis (22/9) sekitar pukul 12.30 WIB.
Alasan warga menolak, selain dinilai cacat hukum dalam proses izin mendirikan bangunan (IMB), juga analisis dampak lingkungannya (Amdal), sangat membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan warga pada umumnya.
Dalam rapat itu, warga tetap bersikeras untuk menolak dan melakukan relokasi ke tempat lain dengan harga mati. Bila tidak demikian, warga mengancam akan melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Hingga akhirnya rapat itu berakhir dengan deadlock.
“Dulu kami pernah demo besar-besaran menolak pembuatan gardu induk PLN. Dan sampai kapan pun kami tidak akan pernah goyah untuk tetap melakukan perlawanan menolak pembangunan gardu induk PLN,” tegas Ketua FK5W, Tatang Sofian Iskandar, mewakili warga, di hadapan para peserta dialog yang dihadiri para unsur muspika setempat.
Menurutnya, bila dikaji secara hukum, proses pembuatan IMB itu dinilai prematur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) IMB saat ini. Di dalamnya disebutkan jika izin itu keluar harus mendapatkan restu dari warga melalui Kepala Desa. Namun pada faktanya, IMB itu keluar tanpa mendapatkan persetujuan dari warga. Di samping itu juga, dalam kajian aspek sosial dan amdal ternayata bila dipaksakan, jelas akan mengancam keselamatan hajat hidup orang banyak baik secara langsung maupun tidak.
“Ini bukan persoalan sepele tapi hal ini akan berdampak sistemik bagi kehidupan warga di masa mendatang. Meskipun sedikit banyaknya keberadaan induk ini akan membantu aliran listrik yang ada. Namun kami tetap meminta untuk dilakukan relokasi ke tempat lain, tanpa terkecuali,” jelasnya.
Menanggapi desakan dan ancaman warga, Camat Cikijing, Ucu Sumarna, pada kesempatan itu pihaknya belum bisa memutuskan tentang permasalahan tersebut. Namun dirinya akan berkonsultasi dulu dengan bupati Majalengka tentang keluhan warga tadi. Agar menemukan solusi yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak.
“Kami mungkin hanya bisa memediasai antara warga dengan pihak PLN maupun Pengusaha. Namun untuk keputusan selanjutnya, kami akan membicarakan permasalahan ini lebih mendalam kepada bupati Majalengka,” ujarnya.
Dihubungi terpisah,  Direktur APJ PLN Kabupaten Majalengka, Rudi Oscar, mengatakan, pihaknya tidak mengetahui pasti terkait proyek pembangunan gardu induk itu. Sebab hal itu merupakan proyek PLN Piring Jabar. Adapun mengenai masalah Cikijing dirinya sempat mendapatkan kabar dari DPRD, katanya sudah diselesaikan  bupati Majalengka. “Kami tak percaya masih ada yang menolak. Katanya sudah dibereskan sama bupati dan DPRD. Ya sudah silakan konfirmasi saja ke para pemegang kebijakan terkait penolakan tersebut,” kata Oscar.(C-22/kabar cirebon)