JAKARTA– Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) antara DPR dan pemerintah mulai menunjukkan kemajuan. 

Pemerintah akhirnya menyepakati mekanisme penetapan oleh DPRD untuk pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY. “Tadi di lobi sudah mengerucut pada penetapan melalui DPRD, tapi yang diusulkan adalah Sultan. Jadi, sama saja sebenarnya dengan penetapan, tapi pintunya melalui DPRD.

DPRD sekarang juga sudah mendukung Sultan dan Paku Alam,”ungkap Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan seusai rapat lobi dengan Panitia Kerja (Panja) RUUK DIY Komisi II DPR di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Dengan mengerucutnya mekanisme penetapan oleh DPRD bisa dipastikan bahwa gubernur dan wakil gubernur DIY setelah disahkannya RUU ini adalah Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam.

“Ya seperti itu,tidak ada calon lain. Pemerintah bisa menerima kalau itu yang memang diinginkan oleh masyarakat DIY, agar sesuai dengan kultur sejarahnya. Pemerintah hanya memasukkan pada pintunya, yaitu ditetapkan melalui DPRD,” ujar Djohermansyah. Dalam forum lobi tersebut ada tiga hal krusial yang dibahas, yakni pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, penamaan atau istilah,dan pertanahan.

Namun, yang sudah meruncing baru masalah pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Menurut dia, pada awal forum lobi pemerintah menawarkan beberapa opsi, antara lain penetapan oleh masyarakat, pemilihan oleh DPRD,dan penetapan DPRD. Dari opsi itu Panja condong ke penetapan melalui DPRD.

“Masa jabatannya juga sudah diskusikan, yakni lima tahun, mengikuti standar provinsi lain,” papar Djohermansyah. Adapun masalah yang belum selesai dibicarakan adalah mengenai pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur setelah penetapan Sultan dan Paku Alam. Dalam forum lobi pemerintah sempat menawarkan opsi agar gubernur dan wakil gubernur setelah Sultan dan Paku Alam nanti diambilkan dari pihak kesultanan dan masyarakat.

Namun karena belum menyempit, pembahasan itu baru akan dilanjutkan pekan depan. Djohermansyah juga mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perihal perpanjangan masa jabatan Sultan dan Paku Alam. “Mendagri sudah usulkan ke Presiden pada tanggal 14 September 2011 agar diperpanjang paling lama dua tahun sambil menunggu RUUK DIY selesai.

Jadi, bisa saja RUUK selesai pada Desember, disosialisasikan, peraturan pelaksanaan undang- undang lainnya selesai, maka mekanisme dalam undang- undang bisa langsung diterapkan,” tuturnya. Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja membenarkan perihal runcingnya pembahasan RUUK DIY.Salah satu poin yang berhasil dikerucutkan itu adalah persoalan pengisian gubernur dan wakil gubernur DIY.

Setelah disahkan, undang-undang ini akan mengatur penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY untuk jangka waktu lima tahun. “Undang-undang ini mengatur Sultan dan Paku Alam yang sedang menjabat sekarang ditetapkan lima tahun.Berikutnya melalui mekanisme penetapan di DPRD, nanti ada pengaturannya,”ujar Hakam.

Masalah yang masih akan dibicarakan berikutnya adalah siapa yang berhak mencalonkan dan dicalonkan setelah penetapan lima tahun terhadap Sultan dan Pakualam. Sebab, menurut Hakam, bisa saja Sultan tidak bersedia lagi karena faktor usia setelah ditetapkan lagi untuk lima tahun. “Pemerintah mengajukan dua sumber, yaitu dari kerabat keraton dan masyarakat. Ini belum ada kesepakatan.

Sebagian fraksi mau hanya dari kerabat keraton,” tuturnya. Karena itu yang perlu dirumuskan lagi adalah bagaimana kalau terjadi sengketa atau kalau ada beberapa calon dari pihak keraton.“Tetapi menurut kami itu diserahkan saja pada mekanisme keraton. DPRD tahunya dari keraton itu satu calon,” katanya.

Lebih lanjut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengungkapkan, jika diasumsikan RUUK DIY bisa selesai tahun ini,maka sudah bisa diterapkan dua tahun ke depan. Alasannya, masih diperlukan masa peralihan untuk menyusun peraturan serta melakukan sosialisasi. Dengan begitu, undangundang tersebut nantinya akan bersesuaian dengan dua tahun masa perpanjangan Sultan dan Paku Alam sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur DIY. rahmat sahid/sindo