JAKARTA  Lamanya waktu verifikasi partai politik (parpol) baru oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dinilai rawan suap. Parpol yang cenderung menginginkan lolos verifikasi diduga menggunakan berbagai cara dengan memanfaatkan waktu seleksi. 

Berdasarkan UU Parpol,Kemenkumham punya waktu 45 hari untuk melakukan verifikasi terhadap parpol. Namun, hingga kemarin Kemenkumham masih memeriksa kelengkapan berkas (syarat administrasi). Adapun verifikasi faktual ke lapangan dilakukan setelah 22 September mendatang. Padahal, penetapan parpol baru untuk memperoleh status badan hukum pada bulan depan, Oktober2011.
“Jadi,dikhawatirkan ada permainan karena verifikasi parpol ini rawan suap,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampauw kepada SINDO kemarin. MenurutJerry,verifikasifaktual ke lapangan setelah 22 September mendatang dinilai terlalu mepet dengan penetapan parpol baru yang mendapatkan status badan hukum pada Oktober 2011.Jerry pesimistis ke- 14 parpol baru tersebut lolos verifikasi.
“ Saya yakin sekitar lima partai yang lolos,”ungkapnya. Kepala Subdirektorat Hukum Tata Negara (HTN) Kemenkumham Josi Besar Sugiarto optimistis pengumuman parpol baru yang lolos verifikasi pada Oktober mendatang kendati cek ke lapangan setelah 22 September 2011. Sebab, pihaknya akan dibantu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di setiap daerah untuk verifikasi faktual.
“Proses seleksi administrasi ditargetkan selesai pada 22 September.Setelah itu,baru cek ke lapangan,”jelas dia. Sebelumnya,Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Aidir Amin Daud memprediksi hanya tiga parpol baru yang lolos verifikasi tahun ini. hendry sihaloho/sindo