Majalengka–Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Majalengka dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi total terhadap anggotanya yang duduk di Fraksi PKB DPRD Kabupaten Majalengka. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil pantauan DPC PKB Majalengka serta banyaknya laporan dari masyarakat terhadap kinerja dan disiplin anggota fraksinya. Demikian disampaikan Ketua DPC PKB Majalengka, Nasir, SAg, tadi siang Jum’at (16/9/11) di kantor sekretariat DPC PKB Majalengka, Jalan Suha nomor 204 Majalengka.
“Berdasarkan pantauan kami dan pengaduan dari masyarakat, ada anggota fraksi yang beberapa kali mangkir dari kegiatan dewan tanpa alasan yang jelas dan ada yang hadir hanya mengisi daftar hadirnya saja serta hal-hal lain yang menyangkut disiplin, kinerja, integritas dan moralitas anggota. Semuanya akan kami evaluasi secara menyeluruh”, kata Wakil Ketua DPRD Majalengka ini.
Ditambakan alumnus Ponpes Tambakberas Jombang ini, kinerja anggota fraksi di Badan Legislasi dan Badan Kehormatan DPRD juga akan disoroti. Pasalnya di dua alat kelengkapan dewan ini anggota fraksinya memegang kendali sebagai Ketua. Harapannya, mereka mampu menjadi pioner dalam meningkatkan kinerja dan wibawa  lembaga DPRD di bidang legislasi dan disiplin anggota. Namun dalam realitanya kedua alat kelengkapan dewan ini masih jalan di tempat. Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang sudah ditetapkan tidak berjalan lancar. Begitupun dengan Badan Kehormatan yang hingga kini belum mampu menetapkan peraturan tentang Tata Cara Beracara DPRD, sehingga belum mampu melakukan tindakan riil terhadap anggota DPRD yang tidak hadir dalam kegiatan DPRD.   
“Anggota dewan merupakan salah satu wajah partai. Partai akan dinilai baik manakala mereka mampu berbuat baik. Evaluasi yang akan kami lakukan merupakan bentuk komitmen kami untuk menjadikan anggota dewan kami benar-benar mampu melakukan yang terbaik bagi masyarakat Majalengka”, imbuhnya.
Lantas sanksi apa bagi mereka yang terbukti indisipliner dan tidak mampu meningkatkan kinerja?
“Sanksinya jelas, teguran lisan, teguran tertulis, SP (surat peringatan) sampai pada PAW (penggantian antar Waktu). Untuk langkah awal, mungkin ada pergantian pimpinan fraksi atau pergeseran anggota fraksi di alat kelengkapan dewan. Yang jelas saya akan menerapkan perubahan keanggotaan dengan memperhatikan kinerja mereka, bukan lagi berdasarkan bagi rata”, tegas mantan Ketua PC PMII Sidoarjo ini. (AS)