Majalengka–Adanya kebijakan Pemerintah yang melakukan moratorium terhadap pengiriman TKI ke beberapa negara dan pengangkatan CPNS non guru dan tenaga kesehatan sebaiknya dijadikan sebagai isu strategis dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD tahun 2012. Pasalnya, kedua hal itu diyakini akan berdampak pada meningkatnya pengangguran di Kabupaten Majalengka. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Majalengka, Nasir, SAg, di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat digelar rapat kerja Badan Anggaran DPRD Majalengka beberapa waktu yang lalu.

Menurut Nasir, masyarakat yang berharap masuk CPNS tahun 2012 atau akan bekerja di luar negeri seperti Arab Saudi untuk sementara harus menghapus harapannya itu. Akibatnya mereka harus mencari kerja lain di dalam daerah. Untuk itu, Pemkab Majalengka pada tahun 2012 harus memberikan solusi dengan membuka peluang kerja bagi mereka. 
“Kebijakan moratorium CPNS dan TKI ini akan berdampak luas pada peningkatan pengangguran. Untuk itu arah kebijakan APBD 2012 harus tertuju pula pada pembukaan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat, agar tingkat daya beli masyarakat tetap terjaga”, kata Ketua DPC PKB Kabupaten Majalengka ini.
Salah satu solusi yang dapat diambil oleh Pemkab Majalengka, lanjut Nasir adalah dengan memperbanyak program padat karya produktif  bidang peternakan, perikanan atau holtikultura Dengan program ini, masyarakat mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu dan tambahan penghasilan dari hasil penjualan ternak, ikan atau holtikulturanya.
“Kalau untuk setiap kecamatan ada 3 paket program padat karya produktif  dengan plafon anggaran masing-masing paket sebesar Rp. 130 juta, maka kita butuh anggaran untuk 26 kecamatan sebesar Rp. 10 miliar lebih. Untuk itu anggaran di bidang ketenagakerjaan yang tercantum dalam PPAS ini sebesar Rp. 6 miliar saya minta untuk ditinjau ulan”, tegas Nasir
Solusi lain yang dapat diambil oleh Pemkab Majalengka adalah dengan menarik investor ke Kabupaten Majalengka. Menurut Nasir, dengan akan dibangun BIJB Kertajati sudah saatnya Pemkab segera melakukan pendekatan kepada para investor agar sedini mungkin melakukan investasi di Majalengka. Tentu dengan MoU agar tenaga kerjanya harus diambil dari tenaga kerja Majalengka.
“Yang terpenting adalah adanya MoU dengan para investor agar nantinya mereka merekrut tenaga kerja dari  Majalengka. Jangan sampai mereka membuka usaha di daerah kita sementara warga Majalengka hanya sebagai penonton saja”, Ungkapnya. (abi)