Jakarta, – Komitmen partai politik untuk terbuka dan mempertanggungjawabkan dana partai sangat lemah. Secara khusus, fenomena pelaporan keuangan yang kurang baik itu sekaligus memperlihatkan bahwa partai politik tidak disiplin dalam mencatat penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana partainya.

Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Apung Widadi menyebutkan, penilaian itu berdasar realitas sulitnya ICW meminta laporan pertanggungjawaban keuangan parpol yang berasal dari dana APBN. Sejak 28 Juni ICW telah melayangkan surat permintaan informasi, kemudian pada 28 Juli melayangkan surat keberatan. “Tertutup sekali,” sebut Apung, Rabu (17/8/2011) malam.

Catatan Kompas, pada Kamis (11/8/2011), sesuai permintaan ICW, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan laporan keuangan parpol menyangkut dana yang bersumber pada APBN. PKB merupakan parpol pertama yang secara konkret memenuhi permintaan ICW. Padahal, keharusan memberikan laporan itu yang sudah dinyatakan sebagai informasi publik seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Kebebasan Informasi Publik.

Pasca-Pemilu 2009, parpol peraih kursi DPR mendapatkan bantuan negara sebesar Rp 108 per suara sah yang diperolehnya. Pasca-Pemilu 2004, bantuan diberikan untuk parpol peraih kursi DPR dengan besar bantuan Rp 21 juta per kursi DPR per tahun. (sumber: KOMPAS.com)