Jakarta- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menegaskan akan memperjuangkan kembali besaran alokasi anggaran untuk desa sebesar 10 persen dalam APBN 2012 mendatang.

Hal itu disampaikan Sekretaris FPKB di DPR RI M. Hanif Dhakiri menanggapi keterangan pemerintah mengenai pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2012.
FPKB, lanjut Hanif, akan mengusulkan kepada pemerintah untuk menempatkan usulan alokasi anggaran yang tersebar di beberapa kementerian dan lembaga negara agar dapat diintegrasikan menjadi satu anggaran untuk desa.
Menurut Hanif yang juga Ketua DPP PKB, APBN 2012 idealnya dijalankan dengan tidak hanya mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth) semata, tetapi juga memperhatikan strategi pembangunan ekonomi lainnya, yaitu, peningkatan lapangan pekerjaan (pro-job), pemberantasan kemiskinan (pro-poor), dan ramah lingkungan (pro- environment).
“Dengan demikian percepatan laju pertumbuhan ekonomi juga disertai perbaikan distribusi pendapatan (growth with equity), dengan indikator kesempatan kerja semakin banyak tersedia serta kemiskinan di Indonesia juga semakin berkurang,” jelasnya dalam siaran pers yang diterima INILAH.COM, Kamis (26/5/2011).
Kualitas pertumbuhan ekonomi, menurutnya, harus bisa mencerminkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator utamanya adalah menurunnya pengangguran terbuka dan berkuranganya tingkat kemiskinan di tahun 2012.
Dia membeberkan faktanya, tingkat pengangguran dan kemiskinan terbesar adalah di pedesaan. Pada Tahun 2004 persentase penduduk miskin di kota mencapai 12,13 persen, sedangkan penduduk miskin di desa mencapai 20,11 persen. Lalu lima tahun kemudian, pada tahun 2009, angka kemiskinan di kota menurun menjadi 10,72 persen dan angka kemiskinan di desa menurun menjadi 17,35 persen.
“Karena itulah pemihakan politik anggaran terhadap pembangunan desa harus jelas. FPKB akan terus fight untuk itu dan berharap fraksi lain mau mendukung. Itu kan unt rakyat kita semua,” pungkasnya. (sumber: inilah.com)