Majalengka – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, M. Nasir S.Ag angkat bicara terkait ajuan penambahan anggaran batik yang dibebankan kepada jamaah calon haji (calhaj). Bila pengadaan batik tersebut merupakan inisiatif calhaj, dia tidak mempersoalkannya.
“Bila batik itu kehendak para calhaj disetiap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebagai salah satu ciri khas, wajar-wajar saja. Tapi kalau terkesan dipaksakan dengan dikoordinir Kementerian Agama (Kemenag) jelas namanya penambahan anggaran,” kata dia kepada radar, Kemarin (10/5).
Jika memang bukan keinginan para calhaj dan artinya penambahan beban kepada calhaj, DPRD sudah berkomitmen untuk menolak keras. Alasannya dapat memperberatkan para calhaj yang sudah mengeluarkan dana untuk berbagai kebutuhan.
Senada disampaikan calon haji, Linawati. Dia mengaku sangat keberatan bila harus dibebankan lagi dengan anggaran pembuatan seragam batik. Pasalnya, sudah banyak pengeluaran untuk berbagai kebutuhan.
“Saya kira kalau harganya tidak terlalu mahal mungkin saya secara pribadi tidak mempersoalkan. Namun kalau sampai harus kembali mengeluarkan uang sebesar Rp. 600 ribu atau Rp. 450 ribu untuk 1 potong kain batik saya rasa kemahalan,” ujar dia.
Tanggapan berbeda disampaikan salah seorang pengurus KBIH di Kabupaten Majalengka, H. Amir Saefudin. Menurutnya, pengadaan seragam batik sangat lumrah dan wajar, sebagai identitas atau ciri agar pihak petugas haji maupun KBIH mudah mengetahui dengan mudah para calhaj asal Majalengka yang menjadi binaannya.
“Setahu saya, para calon jamaah haji pada dasarnya tidak keberatan dengan hal itu. Karena seragam batik merupakan identitas diri agar mudah dikenal sekaligus sebagai ciri khas, apalagi kebijakan itu sudah ada dasarnya surat edaran (SE) dari dirjen Kementerian Agama.” ujar dia. (pai).