Jakarta, Dalam konteks legislasi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bertekad mengawal dan terlibat aktif agar semua proses peraturan perundang-undangan mulai DPR RI hingga DPRD agar tidak ada satupun yang menguntungkan agama, suku, maupun ras mayoritas maupun pemenuhan agenda asing yang disisipkan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian rekomendasi dari Konsolidasi Eksekutif dan Legislatif PKB seluruh Indonesia yang berakhir di Jakarta, hari ini (19/4).

Ketua Panitia FOKSAM Legislatif-Eksekutif PKB M Hanif Dhakiri mengatakan, hal itu  sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban para legislator dan eksekutif PKB ditingkat pusat maupun daerah demi percepatan pembangunan politik yang demokratis dan upaya akselerasi pembangunan nasional.

Forum itu juga bertujuan menggerakkan seluruh resources PKB yang duduk di legislatif dan eksekutif di seluruh tingkatan agar meneguhkan ideologi partai yang inklusif dan moderat untuk menegakkan  nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen agar terhindar dari bencana ekstrimisme ideologi fundamentalisme yang sempit maupun liberalism keblabasan yang sekarang begitu gencar menggerus hampir semua tatanan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, mulai pusat hingga daerah. (sumber: CyberNews)