Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memfokuskan diri pada kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. PKB meminta seluruh kadernya untuk meninjau ulang semua undang-undang dan Peraturan Daerah (Perda) yang merugikan lingkungan hidup.

“Seluruh kader eksekutif dan legislatif PKB berjanji akan meninjau ulang produk undang-undang dan Perda yang merugikan lingkungan hidup,” ujar Sekretaris Fraksi PKB Hanif Dhakiri.

Hal tersebut dikatakannya usai menghadiri acara “Konsolidasi Eksekutif dan Legislator PKB Seluruh Indonesia” di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (19/4/2011).

Rusaknya lingkungan hidup di Indonesia sangat bertentangan dengan pandangan PKB sebagai Green Party. Selain itu, PKB meminta pemerintah meninjau ulang berbagai kontrak karya pertambangan di sejumlah daerah yang terbukti bermasalah.

“Di daerah sering terjadi konflik pertambangan antara masyarakat lokal dengan pemegang kontrak karya dan sering terjadi eksploitasi wilayah usaha pertambangan yang mencemarkan dan merusak lingkungan,” jelasnya.

Terkait maraknya penggundulan hutan di Indonesia, PKB juga meminta adanya tindakan tegas dari pemerintah kepada pelaku pengrusakan dan segera untuk ditindak dengan hukum. “Pelaku harus dihukum seberat-beratnya,” kata Hanif.

Sementara itu, konsolidasi eksekutif dan legislatif yang dihadiri oleh 713 kader PKB ini juga  mengevaluasi dan membahas berbagai program-program di daerahnya masing-masing dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat demi pemenangan PKB dalam pemilu 2014 mendatang. (sumber: detik.com)