JAKARTA– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menyiapkan mekanisme sanksi penalti kepada pemerintah daerah (pemda) yang terlambat mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku, pencairan dana BOS memang masih lambat.Karena itu, pemerintah pusat sedang menganalisa bentuk penalti yang akan diberikan kepada SKPD di daerah yang belum juga mencairkan dana BOS ke sekolah-sekolah. “Pencairan dana BOS ini memang agak aneh.Yang lain minta ke Jakarta agar cepat dicairkan, lho kok ini justru dananya sudah diberikan namun tidak dicairkan dan digunakan,” tegas Gamawan di Jakarta kemarin.

Mantan Gubernur Sumatera Barat ini menjelaskan,sebenarnya program BOS dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Namun, karena mekanisme pencairannya terhambat di pemerintah daerah, maka Kemendagri melakukan fasilitasi selaku pembina dan pengawas pemerintah daerah. Transfer dana BOS ke daerah, jelas Mendagri, juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan.“ Jadi,kita fasilitasi masalah ini, salah satunya dengan memanggil sekda seluruh Indonesia agar dana BOS dicairkan ke sekolah. Terakhir, sudah 390 daerah yang mencairkan. Nah, bagi yang belum agar segera dicairkan karena kita sedang menyusun penalti bagi yang terlambat,”tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, Riau,Neneng Suryani,menyatakan, mekanisme baru penyaluran dana BOS kurang maksimal tersosialisasi.Menurut dia, tidak semua pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah pusat terkait kebijakan ini.“Dana sosialisasinya tidak ada.Padahal,sudah diyakinkan dengan surat edaran bersama. Akhirnya, banyak yang tetap menggunakan mekanisme APBD,”paparnya. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menyatakan,persoalan BOS ini sebenarnya terjadi karena kerancuan peraturan yang memayungi. Seharusnya,penyaluran dana BOS tetap menggunakan mekanisme sebelumnya,yakni dari kas negara langsung ke kas sekolah.

“Kami melihat pemerintah pusat hanya mencari simpati dan popularitas dengan membuat kesan bahwa jumlah dana transfer daerah terus meningkat. Faktanya,mekanisme ini justru memperlambat penyaluran ke berbagai sekolah dan mengganggu kegiatan belajar mengajar,”tegasnya. Dia mengingatkan, dana BOS merupakan sumber dana terbesar yang dibutuhkan sekolah untuk menjalankan kegiatannya. Di sisi lain, pengelola sekolah dilarang berutang atau menggunakan dana lain untuk menalangi. Hal ini pun memicu sekolah membuat laporan keuangan fiktif. Senada diungkapkan Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan.

Dia menilai, sanksi yang diberikan Kemendiknas kepada pemerintah daerah yang terlambat mencairkan dana BOS tidak adil. ”Para kepala dinas pendidikan di daerah sebenarnya tidak setuju dana BOS disalurkan melalui dinas dan lebih setuju disalurkan langsung ke sekolah,”katanya. Pemerintah daerah pun, ujarnya,merasa sosialisasi mekanisme ini sangat minim. Bila ada sanksi, maka pemerintah daerah menjadi korban dua kali. Pertama, kurang mendapat sosialisasi.Dan kedua, dijatuhi sanksi. Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar meminta Kemendiknas segera merilis peraturan pemerintah (PP) agar daerah memiliki landasan kuat untuk pencairan BOS, terutama tahap II nanti.

“Peraturan menteri dan surat edaran bersama tidak kuat sebagai landasan hukum,”tandasnya. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memaklumi kekhawatiran pemerintah daerah yang tidak segera mencairkan dana BOS. Sebab, sejumlah kasus penyalahgunaan dana di berbagai daerah terjadi karena tidak adanya peraturan yang kuat. Karena itu, dia meminta agar pemerintah pusat menyosialisasikan kebijakan ini dengan benar dan menyeluruh.

Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, ujarnya,seharusnya diberikan beberapa bulan sebelum dana cair, bukannya setelah dana ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah. moh sahlan/ neneng zubaidah/ mn latief/kholil/sindo