JAKARTA– Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak rencana pembangunan gedung baru DPR. Dalam kaitan ini PKB meminta pimpinan DPR untuk meninjau ulang rencana pembangunan gedung bernilai Rp1,1 triliun itu hingga mendapat persetujuan dari masyarakat.

“PKB tidak bertanggungjawab atas pembangunan itu, karena itu kami minta pimpinan DPR meninjau ulang,” ujar anggota FPKB Abdul Malik Haramain dalam rilisnya kepada okezone di Jakarta, Kamis (1/4/2011).

Sekjen Garda Bangsa itu mengungkapkan lima alasandibalik penolakan partainya.Pertama, pembangunan gedung DPR
tidak bersifat mendesak. Kedua, rencana ini kontradiktif dengan realitas sosial yang serba kesusahan. “Rencana ini cacat moral dan menambah luka sosial,” ungkapnya.     

Alasan ketiga, sambung dia, pembangunan gedung baru DPR juga kontradiktif dengan produktivitas DPR. Terutama dalam aspek legislasi. “Lebih baik pimpinan terutama BURT berpikir bagaimana meningkatkan produktivitas dan perbaikan kualitas pengawasan dan legislasi,” urainya. 

Argumentasi terakhir di balik sikap PKB adalah lebih mendesaknya capacity building tenaga ahli sebagai supporting system kinerja DPR.  “Kontroversi pembangunan gedung baru DPR harus segera diakhiri karena telah membuat citra DPR semakin terpuruk dan menganggu konsentrasi kerja anggota DPR,” tandasnya. (abe/okezone)