YogyakartaKomisi Khusus yang membahas berbagai masalah strategis menyampaikan sejumlah rekomendasi, diantaranya pembentukan lajnah Siyasah dan Tsaqofiyah untuk melakukan analisis sosial politik dan budaya untuk memberi masukan PBNU dalam isu-isu kebangsaan, nasional dan internasional.

Keinginan pembentukan komisi ini sudah berjalan lama, mulai dari Muktamar Lirboyo (1999) dan Muktamar Donohudan (2004), mengingat pentingnya memberi masukan kebijakan PBNU. Pada periode kepengurusan yang lalu, komisi siyasah atau komisi politik ini dipegang oleh salah satu ketua, dan salah satu tugasnya adalah menjalin komunikasi dengan para politisi berbasis kultural NU.


“Komisi ini penting untuk mempertegas kemandirian dari kemauan politik dan provokasi fihak lain,” kata Wakil sekjen PBNU Abdul Mun’im DZ yang memberi keterangan soal Komisi Khusus ini.


Ditambahkannya, pada isu-isu strategis, jajaran tanfidziyah diminta untuk berkonsultasi dengan syuriyah NU.


Rapat ini tidak mengambil sikap baru soal Ahmadiyah, tetapi sudah pada tahap mensosialisasikan keputusan NU sebelumnya. NU juga tidak menggunakan istilah takfir atau mengkafirkan kelompok lain karena ini bukan tradisi NU.


PBNU menganggap penting upaya peninjauan kebijakan ekonomi makro yang dipandang lebih banyak menguntungkan pemilik modal dan merubah arah ekonomi pada perekonomian yang berorientasi kerakyatan.


Mengenai teknologi nuklir, Komisi ini berpendapat perlunya bangsa Indonesia mempelajari teknologi nuklir, tetapi untuk pendirian PLTN, perlu dipertimbangkan lebih lanjut dengan melihat aspek keamanannya.


Mengenai persoalan Libya, PBNU mendesak pemerintah berperan lebih aktif dalam persoalan di sana dengan mendorong perlindungan dan kedaulatan rakyat.

 

“Agar persoalan bangsa Libya diselesaikan sendiri dan mengutuk keras penyerbuan yang dilakukan sekutu. Keterlibatan PBB sebatas perdamaian. PBNU juga mengutuk sikap despotik pemimpin pada rakyatnya,” tandasnya.


Selain itu, PBNU juga meminta hendaknya para pemimpin Timur Tengah mawas diri dalam mencari solusi untuk transisi kekuasaan secara damai. (mkf/ NU Online)