Majalengka–Radar Cirebon (30/4)Polemik seputar temuan Panitia Khusus (Pansus) III Bidang Pembangunan terkait ditemukannya anggaran pengadaan 31 sepeda motor di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BM dan CK) senilai hampir Rp 780 juta, menjadi sorotan tajam para wakil rakyat. Tak terkecuali para pimpinan DPRD yang mendesak agar pansus terus menindaklanjuti hasil temuan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Majalengka, Nasir S.Ag kepada Radar saat ditemui dikantornya, kemarin (29/4). Menurut politisi asal Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding ini, temuan Pansus harus terus ditindaklanjuti dan ditelusuri dengan melakukan koordinasi bersama Pansus lainya.

Kepada Radar, Nasir menambahkan, jika dilihat dari dokumen LKPj yang diserahkan ke DPRD, maka jelas tertulis adanya penyelewengan anggaran sebesar Rp 780 juta dari total anggaran sebesar Rp 911 juta untuk pengadaan 31 sepeda motor. Namun anehnya, meski anggarannya sudah diserap namun ternyata barangnya tidak ada. Jika demikian adanya maka temuan ini bisa masuk ke ranah hukum.

“Yang pasti kami masih belum bisa menyimpulkan mengingat temuan ini masih dalam kajian dan proses klarifikasi yang dilakukan 3 unsur, yakni DPKAD, Bapeda dan BPK, sedangkan DPRD masih menunggu hasil klarifikasi serta kajian atau rekomendasi dari BPK”, terang dia.

Namun demikian, pihaknya mengaku tidak ingin ada alasan hal tersebut akibat salah ketik. Sebab jika hal itu dikemukakan tentunya sangat lucu sebab di dokumen resmi pemerintah yang memiliki nilai sangat tinggi dan penting sampai terjadi kesalahan yang sangat fatal.

Saat didesak mengenai langkah-langkah yang akan diambil DPRD, Nasir menambahkan ke depan hasil kajian pansus akan dibahas untuk memunculkan sebuah rekomendasi, dan jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, maka masalah tersebut akan diserahkan ke aparat terkait. Namun sebelumnya, hasil kajian pansus akan dparipurnakan yang rencananya dilaksanakan awal Mei mendatang.

Sementara itu, dari dokumen rekap daftar pengadaan kendaraan Dinas Pemerintahan Kabupaten Majalengka sempat tidak sama dengan data yang dilampirkan dalam dokumen LKPj. Hal itulah kemudian yang memicu reaksi keras dari wakil rakyat.