Majalengka–Radar Cirebon (28/4)–Panitia Khusus (pansus) III DPRD Kabupaten Majalengka yang membidangi masalah pembangunan mengaku kecewa atas mangkirnya sejumlah pejabat di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dalam kajian LKPj di ruang komisi A DPRD kemarin (27/4). Dalam kajiannya, Pansus sempat mempertanyakan anggaran pengadaan 31 unit R2 atau sepeda motor senilai Rp 780 juta lebih yang tercantum dalam dokumen LKPj di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya.
Kepada Radar, Sekretaris Pansus III Bidang Pembangunan, Drs. Dadan Daniswan M.Si mengatakan, ketidakhadiran sejumlah pejabat Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BCK) tersebut membuat pansus gagal mengkaji LKPj. Padahal, pihaknya ingin mengklarifikasi temuan kejanggalan pada mata anggaran pengadaan kendaraan bermotor di lingkungkan dinas tersebut.
Dalam pertemuan sebelumnya, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sempat menolak dan mengaku tidak pernah menganggarkan maupun menerima 31 kendaraan roda dua. Namun yang menjadi pertanyaan, pada dokumen LKPj ternyata dana itu sudah terserap dengan rincian, pada kolom anggaran pengadaan kendaraan bermotor tertulis Rp 911,65 juta dan terealisasi Rp 780,79 juta.
“Artinya anggaran itu sudah digunakan, sementara laporan dari dinas sendiri mereka mengakui tidak pernah menerima maupun menganggarkan pengadaan 31 kendaraan tersebut,” paparnya penuh rasa heran.
Hal tersebut juga diungkapkan politisi asal PPP, Cecep Jalaludin SE. Dia mengatakan, jika angka tersebut akibat kesalahan ketik atau human error jelas sangat tidak mungkin mengingat nilai anggaran yang tertera hampir Rp 1 M. “Masa slah ketik atau human error sih, jelas ini tidak mungkin sebab nilai anggaranya cukup besar,” imbuh dia.
Senada dengan Cecep, Multajam, anggota legislatif dari PKNU dan Aminta, anggota Fraksi Demokrat mendesak agar Dinas BCK segera mengklarifikasi dan menjelaskan data-data tersebut serta tak beralasan salah ketik atau lainnya sebab hampir semua bidang ketika ditemukan sebuah persoalan selalu menjawab dengan salah ketik.
“Masa sih semuanya jawabannya salah ketik melulu,” kata dia menyindir.
Pansus III sependapat jika LKPj merupakan dokumen resmi yang di dalamnya memuat pemaparan dan penjabaran serta realisasi anggaran harus sesuai dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan dan tidak asal-asalan.
Selain mengenai adanya temuan soal anggaran misterius mereka juga sempat mempersoalkan mengenai pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) senilai Rp 262 juta. Pasalnya, sebut Dadan dan anggota Pansus III lainnya, pada program tersebut ternyata dana yang terserap hanya Rp 249 juta saja atau ada selisih sebesar Rp 13 juta yang tak jelas pertanggungjawabnya.