Jakartahttp://www.dpp-pkb.or.id– Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sangat memungkinkan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Anggota FPKB Malik Haramain yang duduk di komisi II DPR RI menilai, putusan MK dianggap memudahkan pemerintah untuk melaksanakan sistem pemilihan yang efisien dan aman.

”Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus segera menggagas penerapan e-voting, baik untuk pilkada, pilgub, ataupun pemilu mendatang,” tutur Malik melalui pesan singkatnya.

Lebih jauh dirinya mengingatkan, pemerintah harus segera menyelesaikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang mencakup nomor identitas tunggal (single identity number).

Diketahui, MK mengabulkan uji materi Pasal 88 UU Pemda yang diajukan Bupati Jembrana, I Gede Winasa. Pasal tersebut berisi tentang aturan pemungutan suara dengan cara mencoblos.

Putusan itu secara otomatis telah mengabulkan keinginan I Gede yang berencana menerapkan e-voting pada pilkada di wilayahnya. (rif)