Yudha Sawala Majalengka–Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah no. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Selasa (9/3) DPRD Kabupaten Majalengka menggelar rapat paripurna dengan agenda tunggal, pembentukan Panitia Khusus Amandemen Tata tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Majalengka.
Rapat Paripurna yang dimulai pukul 15.00 Wib ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Majalengka, H. Surahman. Dalam kata pengantarnya, Momon -demikian panggilan akrabnya- mengatakan, PP no 16 Tahun 2010 telah diundangkan pada tanggal 28 Januari 2010. Sedangkan dalam pasal 118, PP tersebut harus sudah dapat diterapkan selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal diundangkan. “Dengan demikian perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD untuk membahas materi PP tersebut kaitanya dengan Tata tertib dan Alat Kelengkapan DPRD kita”, tegasnya.

Beradasarkan pantauan media ini, setidaknya ada tiga hal yang akan menjadi materi amandemen Tata tertib dan Alat Kelengkapan DPRD saat ini. Pertama, dalam PP yang baru ditetapkan bahwa Anggota Badan Legislasi bagi DPRD yang beranggotakan 50 orang sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah anggota Komisi. Di DPRD Majalengka sendiri anggota komisi terbanyak adalah 12 orang, sementara anggota Badan Legislasi saat ini sebanyak 19 orang. Sehingga akan ada 7 orang anggota Badan Legislasi yang harus keluar dari Baleg ini. Kedua, Sekretaris Baleg dalam PP adalah dijabat oleh Sekretaris DPRD, sedangkan saat ini diduduki oleh anggota Baleg dari Fraksi PKS. Ketiga, Anggota Badan Kehormatan dalam PP baru sebanyak-banyaknya 5 orang, sedangkan saat ini berjumlah 9 orang yang mewakili seluruh fraksi yang ada di DPRD Majalengka. Dengan demikian nantinya akan ada 4 fraksi yang tidak dapat mewakilkan anggotanya di BK.

Menanggapi amandemen ini, Wakil Ketua DPRD Majalengka, Nasir, S.Ag, menyerahkan sepenuhnya kepada Pansus yang sudah dibentuk untuk membahas dan mengkajinya. Namun pihaknya mengharap agar dicari win win solusion untuk menentukan format amandemennya, sehingga tidak mengganggu kondusifitas politik di gedung rakyat ini. “sebaik-baik keputusan adalah yang dihasilkan berdasarkan musyawarah mufakat, kita coba hindari amandemen ini diputuskan lewat voting”, ujarnya.