Yudha Sawala Majalengka–Tudingan beberapa elemen masyarakat kepada DPRD Majalengka yang telah menghambat pengesahan APBD 2010, dibantah pihak DPRD. Ketua DPRD Majalengka, H. Surahman, S.Pd., saat dihubungi media ini melalui telepon selulernya menjelaskan, belum adanya persetujuan DPRD terhadap APBD 2010 pasca evaluasi Gubernur Jawa Barat ini disebabkan adanya beberapa masalah yang belum ada kesepakatan antara DPRD dengan Bupati.
“Kami sangat hati-hati dalam memberikan persetujuan. Kami ingin APBD nanti betul-betul sejalan dengan hasil koreksi gubernur. Masalah-masalah yang belum disepakati betul-betul menyangkut kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan kelompok ataupun pribadi anggota dewan”, tegasnya.

Sebagaimana diberitakan dalam Harian Umum Radar Cirebon edisi Rabu, 17 Februari 2010, beberapa elemen masyarakat menuding pihak DPRD sengaja menghambat pengesahan APBD 2010 karena ada kepentingan kelompok atau pribadi.
Ketua PMII Majalengka, Aslah Ibrahim, mengatakan adanya tarik ulur pengesahan APBD akibat adanya indikasi kepentingan kelompok. Menurutnya, selaku angggota dewan seharusnya lebih mementingkan kepentingan masyarakat dan pelayanan publik.
Hal senada disampaikan oleh Ketua LSM Gerbang Sindangkasih, Riki Hermawan. Dirinya meminta agar pihak DPRD segera mengesahkan APBD agar pembangunan segera dapat dilaksanakan.”Saya menduga sikap Banggar DPRD sengaja menunda-nunda karena diindikasikan sarat dengan ketentingan”, terang mantan ketua PMII Majalengka ini.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Majalengka Nasir, S.Ag, mengaku memahami keresahan masyarakat terkait belum disahkannya APBD 2010 ini. Namun dirinya membantah jika pihak DPRD yang menjadi penyebab terhambatnya pengesahan ini. “Kami ini punya hak budget yang diamanati rakyat melalui Undang-Undang. Kami ingin APBD 2010 lebih baik dari APBD tahun sebelumnya. Caranya tentu harus duduk sejajar antara DPRD dengan Bupati. Saya yakin, kalau sejak awal pihak eksekutif bersikap akomodatif dan kooperatif dalam pembahasan ini, tentu akan lebih cepat selesai. Yang terjadi sekarang kan pihak eksekutif pengen menangnya sendiri. Mengajukan ini dan itu kepada dewan untuk diterima. sementara kalau dewan mengajukan ini saja selalu tidak ada respon positif. Lho..kalu begitu kami ini akan dikatakan sebagai stempel bupati, apa seperti itu yang diinginkan oleh rakyat??”tegas Ketua DPC PKB Majalengka ini.

Ditambahkannya, Bupati dan anggota dewan sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, keduanya ditempatkan oleh UU sebagai mitra sejajar dalam menjalankan roda pemerintahan. Baik bupati maupun dewan mempunyai janji politik yang mereka sampaikan kepada rakyat saat kampanye. Sangat wajar dan sebuah keniscayaan jika bupati dan anggota dewan ingin memenuhi janjinya itu.Jadi kalao anggota dewan mengajukan program kegiatan dalam APBD ini konteksnya adalah untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Buat apa ada kegiatan reses dewan jika tidak ada tindak lanjutnya.”Jadi tolong agar Bupati juga menghargai hak budget kami ini. Mari kita duduk bersama untuk kepentingan masyarakat agar APBD ini segera dapat disahkan” Ujar alumnus pesantren Tambakberas Jombang ini.