YUDHA SAWALA MAJALENGKA–Rapat Badan Anggaran DPRD Majalengka dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD, Kamis (11/2) berlangsung alot. Rapat yang menggagendakan pembahasan penyempurnaan RAPBD 2010 pasca evaluasi Gubernur Jabar ini nyaris deklock. Pasalnya TAPD yang hanya diwakili oleh Kepala Dinas DPKAD, Drs. Dedi Suganda MM., dan stafnya tidak membawa draf sementara hasil pembahasan penyempurnaan RAPBD yang sudah berlangsung selama satu pekan.

Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan, Nasir, S.Ag., saat dihubungi media ini membenarkan buntunya pembahasan penyempurnaan RAPBD 2010 ini. Menurut Nasir, setidaknya ada 3 masalah yang belum mendapatkan titik temu antara dewan dengan eksekutif. Pertama tentang peruntukan dana bantuan hibah sebesar Rp. 5,575 miliar dan Bantuan sosial sebesar Rp. 52,013 miliar, sampai saat ini pihak TAPD belum memberikan daftar rinciannya; Kedua berkaitan dengan pengalokasian dana sebesar Rp. 4,3 miliar yang merupakan pendapatn over target pajak daerah dari Pemprop Jabar; Ketiga berkaitan dengan program dan kegiatan SKPD yang sudah disepakati pada saat proses pembahasan RAPBD tetapi pada dokumen APBD tidak tercantum.

“Untuk bantuan hibah dan bantuan sosial, kami minta rinciannya, tata cara pengalokasiannya, kriteria penerima bantuan dan mekanime pertanggungjawabannya. Kalau perlu Bupati harus membuat Perbup tersendiri yang mengatur bantuan ini. Hal ini sesuai dengan amanat Gubernur jabar dalam nota evaluasinya”, tutur Mantan Ketua PMII Sidoarjo ini.

Berdasarkan pantauan media ini, kebuntuan rapat Banggar dewan dengan TAPD sore tadi disebabkan pihak TPAD tidak dapat memberikan jawaban tegas saat mendapatkan pertanyaan dari anggota Banggar. TAPD lebih banyak berkilah bahwa kebijakan masalah yang dipertanyakan Dewan harus langsung kepada Bupati.”Untuk masalah ini sebaiknya Bapak-bapak pimpinan melakukan komunikasi langsung dengan bapak Bupati”ujar Dedi saat menjawab masalah Bantuan sosial.

Tak pelak, jawaban Dedi yang berkali-kali itu membuat anggota Banggar dewan menghela nafas panjang, “kalau TAPD begini terus, kapan pembahasan ini akan selesai, padahal rakyat sudah lama menunggu, mungkin sebaiknya Bupati yang langsung menjadi Ketua TAPD..!”, celetuk seorang anggota Banggar pelan.