HASIL KONSULTASI BANGGAR DPRD MAJALENGKA KE PROPINSI

MAJALENGKA–Harapan masyarakat Majalengka untuk menerima Bantuan Keuangan dari Gubernur Jawa Barat Tahun 2009 kini telah sirna. Kepastian ini terungkap setelah Badan Anggaran DPRD Majalengka, senin (8/2) berkonsultasi ke DPRD dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Majalengka, Nasir, S.Ag., mengungkapkan kunjungan Badan Anggaran ke Propinsi pada hari Senin dan selasa kemarin adalah untuk meminta agar Bantuan Gunernur Jawa Barat tahun anggaran 2009 yang belum ditransfer ke kas daerah Majalengka sebesar Rp. 6,760 miliar dianggarkan kembali pada Tahun 2010 ini. Namun baik pemerintah propinsi maupun pihak DPRD Jawa Barat ternyata tidak bersedia menganggarkan kembali bantuan tersebut di APBD Porpinsi Jawa Barat Tahun 2010.
“Alasan mereka sederhana, tidak ada permintaan formal dari Bupati Majalengka, Bupati baru mengirimkan surat permohonan penganggaran kembali bantuan tersebut melalui surat tertanggal 1 Pebruari 2010, padahal kita tahun APBD Propinsi Tahun 2010 telah ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2009”, jelasnya penuh kecewa.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pada APBD murni 2009 Pemerintah Kabupaten Majalengka mendapatkan bantuan keuangan dari propinsi Jawa Barat sekitar
Rp. 13 miliar. Kemudian pada APBD Perubahan 2009 kembali mendapatkan alokasi bantuan sekitar Rp. 12 miliar. Menurut data dari DPKAD Kabupaten Majalengka, pada APBD murni 2009 Bantuan tersebut masih tersisa Rp. 5.060 miliar yang belum ditransfer ke kas daerah Majalengka. Sedangkan pada APBD Perubahan 2009 masih tersisa Rp. 1,7 miliar. Sehingga jumlah bantuan yang belum ditransfer ke Kas Daerah adalah sebesar Rp. 6,760 miliar. Anggaran tersebut dalam APBD Propinsi Jawa Barat termasuk pada anggaran yang tidak terserap dan dimasukkan ke dalam SILPA 2009.

“Kami sudah berusaha maksimal agar pihak DPRD Propinsi Jawa Barat dapat mengganggarkan kembali bantuan tersebut pada APBD murni 2010 ini. Namun itulah kenyataannya”, jelas Ketua DPC PKB Majalengka ini.
Nasir menambahkan, masih ada peluang bantuan tersebut dianggarkan kembali, yaitu pada APBD Perubahan Propinsi sekitar bulan Agustus mendatang, “Namun peluangnya hanya 25%’, tuturnya tanpa menjelaskan lebih lanjut persentase tersebut.