Trimedya Panjaitan, Anggota Fraksi PDIP DPR RI yang menyebutkan bahwa kasus suap Kemenakertrans RI adalah kasus ecek-ecek (okezone, 10 september 2011), patut dicermati banyak pihak. Kecil baik dari sisi nominal dan juga pelaku penyuapannya, dibandingkan dengan kasus Bank Century maupun Wisma Atlet yang nilai triliunan rupiah dan diduga kuat melibatkan orang terkuat di negeri ini. Oleh karena itu, Trimendya meminta KPK tidak terjebak dalam kasus suap Kemenakertran dan kembali fokus ke kasus-kasus besar yang sudah terbongkar sebelumnya.
Meski pernyataan Trimedya ini terkesan tebang pilih, namun dalam beberapa hal ada benarnya. Sikap cepat KPK, bollow up media yang begitu besar atas kasus suap Kemenakertrans RI mengundang kecurigaan banyak pihak. Berikut ini adalah 7 kejanggalan kasus suap kemenakertrans yang terkesan dipaksakan :
1. Dari sisi prosedur penganggaran, dana Penyesuaian Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID) masuk dalam domain dana transfer daerah, di mana dana tersebut langsung ditransfer ke daerah dan pengguna anggarannya adalah kepala daerah. Pelaksana tendernya pun adalah dinas di daerah tidak harus dinas tenaga kerja bisa juga dinas PU, Pertanian dan lain-lain tergantung bupatinya. Dengan posisi anggaran yang seperti itu, sulit rasanya Kemenakertrans untuk bermain-main dalam anggaran ini. Memang, Kemenakertrans memegang kunci awal sebagai pengusul kabupaten mana saja yang layak mendapatkan dana tersebut, namun penentu akhir ada di Badan Anggaran DPR RI bersama Kementerian Keuangan.Artinya, jika disebut bahwa fee dari proyek ini adalah 10 % dari total 500 miliar, maka angka suap di kemenakertrans tidak ada apa-apanya atau ecek-ecek istilah Trimendya. Lantas, di mana yang gede-nya? Tentu saja, ada di siapa penentu akhir dari proyek ini. Dan, mestinya KPK mengejar ke sana.
2. Dari sisi alat bukti. Sampai hari ini tidak ada satupun alat bukti baik, surat, telepon, sms, yang menyebutkan Muhaimin Iskandar memerintahkan anak buahnya Dadong dan Nyoman bermain di project ini. Namun, belum apa-apa pengacara Dharnawati langsung menuding Menakertans terlibat. Ada logika yang loncat-loncat dalam kasus ini dan terkesan dipaksakan sampai ke menteri.
3. Statement istana yang merespon begitu cepat dengan mengatakan mempersilahkan KPK untuk memeriksa Muhaimin dan dengan bahasa vulgar tidak akan melindungi Muhaimin. Baru kali ini istana menampakkan sikap gesitnya merespon kasus korupsi. Hal ini sangat berbeda dengan kasus Wisma Atlet maupun Century. Bahkan, ada kabar yang sangat kuat, menyebutkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum bertemu dengan Pengacara Dharnawati, Farhat Abbas sesaat setelah kasus ini meledak.
4. Bollow up media massa yang luar biasa dengan terus mengembangkan spekulasi ke Muhaimin, mengingatkan kasus bagaimana Presiden Abdurrahman Wahid dijatuhkan dalam kasus Bullogate dan Bruneigate. Semua media, pengamat politik, DPR setiap hari menuding keterlibatan Gus Dur tapi nyatanya dalam pengadilan tidak terbukti. Artinya, kasus ini jelas lebih kental nuansa politisnya daripada hukumnya.
5. Alur cerita kasus suap ini sangat runtut: dimulai dari penangkapan basah dua pejabat eselon II Kemenakertrans, kemudian coba ditarik lebih atas ke staf khusus, berlanjut ke Menteri, melebar ke Istri dan keluarga Muhaimin dan terakhir, tentu saja ke PKB secara kelembagaan. Sayangnya, dari alur satu ke alur berikutnya banyak tidak nyambungnya dan sumir. Tapi, karena alur cerita sudah dibuat sedemikian rupa, maka harus sampai endingnya. Dan, endingnya sudah diputuskan lebih dahulu, Muhaimin tersungkur secara politik dan PKB terpuruk. Tidak penting apakah Muhaimin terbukti bersalah atau tidak secara hukum.
6. Kasus percaloan anggaran seperti dalam kasus wisma atlet dan kemenaktrans sejatinya adalah praktek lama yang sudah berlangsung puluhan tahun. Sebagai partai baru yang lahir pasca reformasi, kemampuan PKB untuk bermain anggaran dalam skala besar dipastikan masih ecek-ecek. Presiden Gus Dur hanya memerintah 18 bulan, belum sempat mengkonsolidasi kekuatan di birokrasi, apalagi memgorganisir pengusaha/rekanan, jauh dibandingkan partai-partai lama yang sudah mengakar di era orde baru atau demokrat yang berkuasa penuh 1,5 periode. Tapi, mengapa justru PKB yang disasar? Tak heran muncul dugaan kuat, kasus suap Kemenakertrans ini hanya sebagai pengalihan isu dari kasus-kasus besar yang sudah ada sebelumnya.
7.  Sikap PPATK yang merespon secara cepat transaksi mencurigakan di Kemenakertans semakin menambah aneh kasus ini. Biasanya PPATK sangat berhati-hati untuk hal-hal seperti ini. Namun, kali ini langsung menyebuta dengan vulgar, berapa nominal nilai transaksi yang mencurigakan dan bahkan sudah tahu uang tersebut dipakai untuk belanja a,b, c, d dan lain-lain. Padahal nilainya cuma 1 miliar dan 500 juta. Mengapa hal ini tidak muncul dalam kasus Century, Wisma Atlet, maupun Gayus Tambunan, yang jelas-jelas nilai transaksi mencurigakannya ratusan miliar bahkan triliun rupiah. Apakah teknologi PPATK hanya mampu mendeteksi transaksi di bawah 1 miliar? tentu saja tidak dong..semakin besar nilai transaksi yang mencurigakan alat deteksi PPATK semakin berbunyi nyaring…tapi mengapa kali ini hanya nyaring untuk Kemenakertans?
Dari kejanggalan-kejanggalan itulah justru publik harus waspada dan hati-hati. Bukan sekali dua kali ini rekayasa hukum dilakukan demi kepentingan politik yang jauh lebih besar, korup, sadis dan kejam.
Syahbandar Muda,
Peneliti dan Penuli Lepas
About these ads